JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) di industri jasa keuangan, khususnya industri keuangan non-perbankan (IKNB).
Direktur Pengawas IKNB OJK Riswinandi mengatakan, salah satu tindakan yang telah dilakukan OJK adalah membenahi regulasi terkait bidang ini.
“Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, tata kelola merupakan aspek yang diminati OJK untuk perbaikan berkelanjutan,” tulisnya pada Selasa (5/5) dalam “Percepatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Sebagai Pertahanan Industri dan Tantangan Penerapannya” dikatakan. /24/2022). ).
Menurut Riswinandi, salah satu penyebab kegagalan bisnis untuk mengelola secara berkelanjutan adalah lemahnya tata kelola dan manajemen risiko IKNB ini.
“Di asuransi dan keuangan, misalnya, kasus terjadi karena lemahnya tata kelola internal perusahaan. Ini termasuk kegagalan manajemen, pemangku kepentingan, dan seluruh elemen organisasi untuk menjalankan bisnis sesuai aturan dan nilai yang didasarkan pada integritas dan profesionalisme, ”katanya.
Oleh karena itu, pihak Anda sebagai regulator akan terus mendorong industri jasa keuangan untuk melakukan yang terbaik dalam menerapkan Prinsip-prinsip GCG.
Prinsip-prinsip inti GCG meliputi keterbukaan, akuntabilitas, akuntabilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran.
“Pihak berwenang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran penerapan GCG. “Jika ada yang melanggar aturan, kami tidak punya pilihan selain menjatuhkan sanksi dan memperbaiki aturan,” katanya.
Riswinandi juga menjelaskan bahwa untuk industri keuangan, Peraturan OJK tentang Tata Kelola Perusahaan (POJK) telah diperbarui dengan POJK No. 29/pojk.05/2020 untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan secara lebih profesional dan efektif. efisien.
“Adalah tugas perusahaan untuk menyempurnakan regulasi, terutama bagi perusahaan dengan aset Rp 200 miliar atau lebih, membentuk komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan penunjukan,” pungkasnya.
Sementara itu, industri non-perbankan lainnya, seperti asuransi, juga memiliki dinamika yang berbeda sehingga mendorong OJK untuk berbenah.
Buktinya, belum lama ini OJK menerbitkan SEOJK nomor 5/seojk.05/2022 untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link.
Ojk Siapkan Delapan Arah Kebijakan Strategis Tahun 2022
Oct 16 2021 mengantisipasi dampak risiko cliff effect dari normalisasi kebijakan dan potensi risiko perkembangan covid 19 middot mendorong percepatan
Pojk 39 2019 Pdf
Jan 1 2020 peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerapan pasal demi pasal aspek manajemen risiko yang fokus pada pengendalian fraud aspek
Buat Tingkatkan Penerapan Gcg Ojk Bakal Fokus Sempurnakan
21 hours ago salah satu hal yang dilakukannya ialah dengan melakukan penyempurnaan regulasi terkait bidang tersebut kepala eksekutif pengawas iknb ojk
Faq Otoritas Jasa Keuangan Ojk
A ojk berkoordinasi dengan bi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua
Pojk 13 2018 Pdf
Aug 16 2018 nomor 13 pojk 02 2018 a merumuskan aturan operasi standar industri dan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan
Otoritas Jasa Keuangan
Sosialisasi edukasi pasar modal terpadu 2022 dengan tema pasar modal sebagai pilihan investasi menghadirkan kepala eksekutif pengawas pasar modal ojk hoesen
Arsitektur Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan
Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap upaya peningkatan modal bank bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat business
Tugas Dan Fungsi Tentang Ojk
Otoritas jasa keuangan ojk mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Usai meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional pen yang sebelumnya direalisasikan untuk mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah umkm